BI : Investasi Bergantung Kepada Stabilitas Inflasi Daerah
Koran Bintan.com | BATAM — Stabilitas inflasi menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan investor dalam menentukan keputusan untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di suatu daerah. Stabilitas inflasi yang terkendali memberikan kepastian biaya produksi, daya beli masyarakat, dan proyeksi keuntungan yang jelas, menjadikannya indikator makroekonomi krusial bagi investor.
Inflasi yang tinggi atau tidak stabil dapat menggerus margin keuntungan dan menurunkan minat penanaman modal. Investor memperhitungkan tingkat inflasi untuk mengetahui tingkat pengembalian riil (keuntungan bersih yang disesuaikan dengan kenaikan harga) dari modal yang ditanam.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Wijidarto dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (19/6/2026).
Dikatakan Rony, tingginya daya beli masyarakat Kota Batam yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri menyebabkan arus barang dari luar daerah terus meningkat.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat Kota Batam masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah akibat keterbatasan lahan pertanian produktif.
Baca juga : Padahal Jadi Makanan Favorit, Nasi Campur Dan Nasi Goreng Malah Picu Inflasi Di Batam
“Inflasi diukur dari perubahan harga, bukan semata-mata tingkat harga. Karena itu, menjaga stabilitas harga, terutama di pasar tradisional, menjadi sangat penting mengingat fluktuasinya cukup tinggi,” kata Rony.
Sedangkan Walikota Batam Amsakar Achmad, menyoroti tingkat inflasi Kota Batam yang saat ini tercatat sebesar 3,99 persen. Angka tersebut berada di atas target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Karena itu, Amsakar meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Batam.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi antara lain emas perhiasan, tarif angkutan udara, beras, daging ayam ras, serta makanan jadi.
“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan. Namun, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti tarif angkutan udara, kita berharap ada pertimbangan khusus bagi Batam agar biaya yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan,” ujar Amsakar.
Selain membahas inflasi, Amsakar juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat sebesar nol persen. Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi positif.
Ia menyebutkan sejumlah indikator yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Batam masih cukup baik, antara lain meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi yang signifikan, serta stabilitas dunia usaha dan ketenagakerjaan.
Untuk menelaah lebih lanjut kondisi tersebut, Pemerintah Kota Batam akan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bea Cukai guna melakukan pendalaman data secara komprehensif.
“Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data. Yang kita perlukan adalah data yang objektif dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa data ibarat orang berjalan dalam gelap tanpa arah. Sulit menentukan kebijakan yang tepat jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam Suhar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam Eko Aprianto, General Manager Garuda Indonesia Cabang Batam Sampiriyanto Riyanto, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Batam adalah Guido XL Pereira dan unsur TPID lainnya.(eva)